20120604

DASAR HUKUM & OPERASIONAL LPM /LKMD

> KEPRES 28/1980 TENTANG PENYEMPUNAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI LSD MANJADI LKMD
> DEKLARASI BANDUNG 21 JULI 2000
>  SURAT EDARAN MENDAGRI 414.3/1502/TGL 9 OKT 2000 TENTANG  TINDAK LANJUT TEMU NASIONAL  LKMD

LEBIH LENGKAP ....KLIK....DI ATAS.... DASAR HUKUM..... 
>  KEPRES 49/2001,PENATAAN LKMD/SEBUTAN LAIN,TGL10.APRIL 2001
> SURAT EDARAN MENDAGRI NO.414.2/838/PMD TGL,9 MEI 2001 TENATANG  KEPRES 49/2001 TENTANG  PENATAAN LKMD ATAU SEBUTAN LAIN
 >UU.NO. 32 /2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,PASAL 127 untk Kelurahan dan pasal 211 untuk Desa- DAN PENJELASANNYA
>PP.NO.72/2005 TENTANG  PENATAAN LEMBAGA DESA
>  PP.NO.73/2005 TENTANG  PENATAAN LEMBAGA KELURAHAN
> PERMENDAGRI.NO.5/2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
>SURAT EDARAN MENDAGRI NO.414/560/PMD ,1/2/2011 TENTANG PENGUATAN LEMBAGA PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
 > AD/ART MUNAS 2 LPM 2010

1 komentar:

  1. Bravo LPM. terima kasih banyak atas informasi yang sangat berguna.

    Saya sebagai anggota LPM, kalau ada data tentang LPM-LPM di seluruh Indonesia yang telah memiliki PERDA. Mohon di Input di BLOGSPOT ini untuk memacu Semangat Juang teman-teman LPM di daerah dan juga membuka hati nurani para pejabat-pejabat di daerah masing2 untuk segera mem PERDA kan LPM demi terciptanya =====> Mitra kerja Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

    BalasHapus